Aturan Asuransi di Indonesia 2026: UU Perasuransian, UU P2SK, OJK, dan Pelindungan Konsumen

Per Oktober 2026, asuransi tanggung gugat di Indonesia berada di bawah UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang telah diubah oleh UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) (UU P2SK sendiri diubah lagi oleh UU No. 4 Tahun 2026, diundangkan 17 Juni 2026), diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan pelindungan konsumen mengacu pada POJK No. 22 Tahun 2023 dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui LAPS SJK. Isi perjanjian asuransi sendiri tetap tunduk pada KUHD dan KUHPerdata. Bagi pembeli polis, yang paling penting adalah: beli hanya dari pihak berizin, pahami hak Anda atas informasi, dan ketahui jalur pengaduan.

Panduan ini bagian dari panduan utama asuransi tanggung gugat perusahaan. Ringkasan di sini bersifat umum; untuk keputusan hukum, baca teks peraturan di JDIH BPK atau situs OJK.

Lapisan aturan yang berlaku

UU Perasuransian dan perubahan oleh UU P2SK

UU No. 40 Tahun 2014 mendefinisikan asuransi sebagai perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang antara lain memberikan penggantian karena kerugian, kerusakan, biaya, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung akibat suatu peristiwa yang tidak pasti. Inilah dasar keberadaan asuransi tanggung gugat.

UU P2SK, yang diundangkan pada Januari 2023, mengubah sejumlah ketentuan sektor perasuransian. Beberapa perubahan yang relevan bagi pemilik usaha:

• Program penjaminan polis. UU P2SK menugaskan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyelenggarakan program penjaminan polis bagi perusahaan asuransi. Undang-undang memberi jangka waktu persiapan lima tahun sejak diundangkan (12 Januari 2023), sehingga program ini berlaku paling lambat Januari 2028. Penjaminan hanya mencakup unsur proteksi produk pada lini usaha tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, dan tidak mencakup unsur investasi maupun program asuransi wajib dan asuransi sosial. Hingga program berjalan, pemegang polis belum dilindungi skema penjaminan semacam ini, sehingga kesehatan keuangan penanggung tetap penting. Cek perkembangan resminya di situs LPS.
• Program asuransi wajib. UU P2SK memberi dasar bagi pemerintah untuk membentuk program asuransi wajib sesuai kebutuhan. Wacana seperti asuransi wajib tanggung jawab pihak ketiga kendaraan bermotor pernah dibahas publik, tetapi penerapannya bergantung pada peraturan pemerintah. Jangan menganggap suatu asuransi wajib sebelum ada peraturan pelaksana yang berlaku.
• Penguatan pengawasan dan pelindungan konsumen oleh OJK, termasuk kewenangan terhadap pelaku usaha yang merugikan konsumen.

Peran OJK

OJK memberi izin usaha kepada perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi dan perusahaan pialang asuransi, serta mengawasi produk dan perilaku pasar. Untuk pembeli polis, OJK menyediakan:

• daftar perusahaan asuransi dan pialang berizin di situs resminya;
• layanan informasi dan pengaduan Kontak OJK 157;
• peraturan (POJK) dan surat edaran (SEOJK) yang mengatur produk, pemasaran dan penanganan klaim.

OJK juga memperketat syarat permodalan perusahaan asuransi melalui POJK No. 23 Tahun 2023, dengan kenaikan ekuitas minimum secara bertahap. Tahap pertama paling lambat 31 Desember 2026 (perusahaan asuransi konvensional Rp250 miliar, asuransi syariah Rp100 miliar). Tahap kedua paling lambat 31 Desember 2028, ketika perusahaan dikelompokkan menurut ekuitasnya (untuk perusahaan asuransi: KPPE 1 minimal Rp500 miliar, KPPE 2 minimal Rp1 triliun). Bagi Anda, ini berarti struktur industri dapat berubah (merger, pengalihan portofolio, atau pencabutan izin), sehingga patut memeriksa status izin penanggung saat memperpanjang polis. Rincian angka dan jadwalnya sebaiknya dicek langsung di situs OJK.

Hak Anda sebagai konsumen menurut POJK 22/2023

POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan menggantikan aturan pelindungan konsumen sebelumnya. Prinsip yang berlaku bagi pembeli polis antara lain:

1. Informasi yang jelas dan tidak menyesatkan, termasuk ringkasan informasi produk yang memuat manfaat, biaya, risiko dan pengecualian.
2. Perlakuan yang adil dan larangan klausul baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha secara tidak wajar.
3. Penanganan pengaduan oleh perusahaan, dengan batas waktu respons. Menurut POJK 22/2023, pengaduan lisan diselesaikan paling lama 5 hari kerja dan pengaduan tertulis paling lama 10 hari kerja setelah dokumen lengkap diterima, dan dapat diperpanjang paling lama 10 hari kerja berikutnya dengan pemberitahuan tertulis kepada konsumen.
4. Akses ke penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui LAPS SJK.

Langkah pengaduan rinci ada di cara mengadu ke OJK dan LAPS SJK.

Ketentuan praktis yang sering ditanyakan

• Bahasa polis. Polis yang dipasarkan di Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia dan dapat disertai bahasa lain. Jika ada perbedaan tafsir, perhatikan klausul bahasa mana yang berlaku.
• Bea meterai. Sejak UU No. 10 Tahun 2020, tarif bea meterai adalah Rp10.000, dan biasanya muncul sebagai komponen biaya di tagihan premi.
• Asuransi syariah. Unit usaha syariah perusahaan asuransi diwajibkan memisahkan diri (spin-off). Menurut POJK No. 11 Tahun 2023, pemisahan unit usaha syariah wajib selesai paling lambat 31 Desember 2026, baik dengan mendirikan perusahaan syariah baru maupun mengalihkan portofolio ke perusahaan syariah lain; cek status penanggung syariah Anda jika polis Anda berasal dari unit syariah.
• Data pribadi. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi berlaku penuh sejak Oktober 2024. Ini memengaruhi kebutuhan cyber liability dan cara penanggung mengelola data Anda.

Apa artinya bagi usaha Anda

Pertanyaan umum

Apakah polis lama tetap berlaku setelah UU P2SK?

Ya. Perubahan undang-undang tidak membatalkan polis yang sedang berjalan. Ketentuan baru biasanya berlaku untuk perizinan, pengawasan dan produk ke depan.

Apakah program penjaminan polis LPS sudah melindungi polis saya?

Belum. Menurut UU P2SK, program ini berlaku paling lambat Januari 2028 dan hanya untuk unsur proteksi pada lini usaha tertentu yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Periksa pengumuman resmi LPS untuk tanggal dan cakupannya.

Siapa yang mengawasi pialang asuransi?

OJK. Perusahaan pialang asuransi wajib berizin OJK, dan tenaga pialangnya umumnya harus memiliki sertifikasi keahlian. Lihat pialang, agen atau langsung.

Sumber resmi

• Otoritas Jasa Keuangan — POJK, SEOJK, daftar perusahaan berizin
• JDIH BPK — teks UU No. 40 Tahun 2014, UU No. 4 Tahun 2023, UU No. 27 Tahun 2022
• Lembaga Penjamin Simpanan — informasi program penjaminan polis
• LAPS SJK — penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan